Sesuai Aturan, Rumah Subsidi Harus Dilengkapi Sederet Fasilitas Ini

Rumah subsidi merupakan hunian yang mendapat fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan penyediaan rumah subsidi, harapannya masyarakat bisa memiliki tempat tinggal dengan harga lebih terjangkau dan layak huni.

Mengingat konsep layak huni menjadi salah satu poin penting dalam rumah subsidi, maka pemerintah pun membuat aturan agar bisa diketahui masyarakat dan dipatuhi oleh pengembang.

Salah satunya terkait dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum, sebagai fasilitas penunjang rumah subsidi.

Lantas, apa saja prasarana, sarana, dan utilitas umum yang harus tersedia di rumah subsidi?

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pada Pasal 18 tertulis bahwa kepemilikan rumah yang diperoleh melalui KPR Bersubsidi harus memenuhi persyaratan pengaturan mengenai luas tanah, luas lantai, harga jual rumah umum tapak atau sarusun umum, lokasi rumah umum tapak atau sarusun umum, bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Lalu dalam Pasal 21 disebutkan bahwa hunian yang diperoleh melalui KPR bersubsidi merupakan rumah baru yang dibangun oleh pengembang.

Rumah bersubsidi harus memenuhi kelaikan fungsi bangunan dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum. Paling sedikit meliputi:

  • Jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air bersih lainnya;
  • Jaringan listrik dalam rumah;
  • Jalan lingkungan;
  • Saluran/drainase lingkungan;
  • Saluran air limbah/air kotor rumah tangga; dan
  • Sarana pewadahan sampah individual dan tempat pembuangan sampah sementara.

Prasarana, sarana, dan utilitas umum di atas juga harus selesai dan berfungsi sebelum perjanjian kredit/akad pembiayaan.

Beralih tentang ketentuan luas tanah dan bangunan rumah subsidi, pemerintah pun telah menetapkan regulasinya.

Sebagaimana termaktub di dalam Keputusan Menteri PUPR No. 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Pengasilan Tertentu, Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

Adapun batasan luas tanah untuk rumah tapak minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Sementara dari segi bangunan atau lantai, luas rumah subsidi minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi.

 

sumber : https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/16/190000721/sesuai-aturan-rumah-subsidi-harus-dilengkapi-sederet-fasilitas-ini?page=all#page3